Ketentuan Dinilai Terpenuhi, Jokowi Dimohon Tidak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Ketentuan Dinilai Terpenuhi, Jokowi Dimohon Tidak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Berita Pasti –  Ketentuan Dinilai Terpenuhi, Jokowi Dimohon Tidak Ragu Terbitkan Perppu KPK. Pakar hukum tata negara Hifdzil Alim menilai pertimbangan Jokowi menerbitkan Perppu UU KPK sebagai momentum keseriusan komitmen pemberantasan korupsi. Jokowi diminta kembali menjadi Presiden pilihan rakyat.

“Jokowi harus kembali ke khittahnya sebagai presiden pilihan rakyat, bukan semata pilihan partai,” kata Hifdzil, kepada wartawan, Selasa (1/10/2019).

Dia menyebut Perppu merupakan kewenangan presiden yang juga perlu dipikirkan dalam dua aspek. Menurut dia, ada syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitan Perppu.

 

Baca Juga : BEM Memohon Berjumpa Terbuka, Jokowi Kesimpulannya Menunda

 

“Saya pikir pernyataan Jokowi yang sedang menimbang untuk menerbitkan Perppu KPK itu dapat dibaca dalam dua hal. Pertama, dari sisi hukum. Apakah syarat Perppu terpenuhi dengan situasi saat ini. Syarat kegentingan yang memaksa itu harus dipertimbangkan. Kedua, dari sisi politik. Apakah langkah presiden dengan Perppu itu akan mengganggu koalisi besarnya atau tidak,” jelasnya.

 

Jokowi Dimohon Tidak Ragu Terbitkan Perppu KPK

 

Jokowi, kata Hifdzil bisa menerbitkan Perppu KPK dalam keadaan mendesak, seperti yang tercantum dalam putusan MK nomor 138/PUU-VII/2009. Apalagi, saat ini banyak penolakan dari masyarakat terkait UU KPK baru yang dianggap melemahkan kinerja lembaga antirasuah RI.

“Sehingga dapat dinilai sebagai masalah hukum yang menyebabkan keadaan mendesak untuk dibuatkan hukumnya melalui Perppu,” jelasnya.

“Tapi presiden akan dihadapkan pada situasi politik yang rumit dengan koalisi besarnya di DPR. Jadi, saat ini yang dibutuhkan selain soal kalkulasi politik, juga hati nurani. Presiden perlu dengan seksama memikirkan rencana menerbitkan Perppu ini,” kata Hifdzil.

 

Baca Juga : Suara Golkar Dinilai Turun Sebab Tidak Memiliki Tokoh Besar Semacam Jokowi

 

Berikut isi tafsir ‘kegentingan yang memaksa’ yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: