Tindak Lanjut Jokowi. Akan Kah FPI Bubar ?

Tindak Lanjut Jokowi. Akan Kah FPI Bubar
Tindak Lanjut Jokowi. Akan Kah FPI Bubar

BeritaPasti.com – Tindak Lanjut Jokowi. Akan Kah FPI Bubar ?, Izin ormas Front Pembela Islam (FPI) dikabarkan bakal habis jaman berlakunya pada Juni 2019. Seiring bersama habisnya jaman berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI, nampak sebuah petisi untuk Kementerian Dalam Negeri agar tidak memperpanjang izin ormas yang sama bersama aksi-aksi sweeping tersebut.

Habisnya jaman berlaku SKT FPI di Kemendagri pada bulan Juni menghidupkan sebuah petisi di Change.org yang memiliki tujuan agar izin berikut tidak diperpanjang oleh pemerintah. Dalam petisi yang di mulai oleh Ira Bisyir tersebut, dituliskan bahwa FPI merupakan organisasi radikal yang mendukung kekerasan dan mendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) – organisasi Islam lainnya yang dulu dibubarkan oleh pemerintah.

Guna menanggapi petisi tersebut, Ketua Umum FPI Sobri Lubis menolak bahwa FPI merupakan pendukung kekerasan bersama mencontohkan Aksi 212 yang dulu berjalan bersama aman, damai, dan cocok jalur hukum. Ketum FPI berikut menuduh balik bersama menyebutkan bahwa pembuat petisi merupakan orang-orang yang senang melaksanakan kegiatan-kegiatan maksiat.

Sobri pun menekankan bahwa Kedatangan FPI pasti tetap diinginkan oleh penduduk bersama berbagai kegiatannya yang disambut baik dan dianggap positif. Ketum FPI terebut juga mencontohkan Aksi 212 yang dianggapnya mendapat banyak simpati dari masyarakat.

Senada bersama Sobri, cawapres nomer urut 02, Sandiaga Uno, juga berkomentar bahwa FPI tetap dianggap positif oleh penduduk . Sandi pun mengingatkan agar pemerintah mendengarkan aspirasi beberapa penduduk tersebut.

Di segi lain, pemerintah sendiri belum menanggapi petisi Stop Ijin FPI tersebut. Mendagri Tjahjo Kumolo sendiri menyebutkan bahwa dirinya belum sadar soal jaman berlaku izin berikut dan belum mampu melanjutkan kasus ini sebab ormas itu sendiri belum mengajukan pendaftaran perpanjangan SKT.

 

 

Bila memang penduduk tetap beranggap FPI sebagai ormas yang mempunyai kebaikan, mengapa petisi Stop Ijin FPI mampu nampak di Change.org? Lalu, apa kaitan pada petisi berikut bersama kontestasi politik pasca-Pemilu?

Guna sadar ormas FPI ini, kita mesti menilik lagi pada sejarah bagaimana ormas ini mampu isi peran tertentu dalam demokrasi Indonesia pas ini. Ormas-ormas ini pasti punya keterkaitan bersama dinamika sosio-politik di Indonesia semenjak jaman Orde Baru berakhir.

Verena Beittinger-Lee dalam bukunya yang berjudul (Un)civil Society plus Political Change in Indonesia menyebutkan bahwa berakhirnya jaman Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menjadikan Indonesia seperti sebuah kotak Pandora, di mana aspirasi, ideologi, dogma agama, dan agenda politik yang sebelumnya dikekang, akhirnya mampu digambarkan di masyarakat.

Jatuhnya Presiden Soeharto pada th. 1998 memang mempunyai nuansa demokrasi baru bagi Indonesia. Namun, menurut Beittinger-Lee, nuansa baru ini tidak seutuhnya berjalan berdampingan bersama prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya.

Beittinger-Lee menyebutkan bahwa terdapat kelompok-kelompok di penduduk yang punya prinsip dan cara-cara yang non- dan anti-demokratis demi mewujudkan kepentingannya. Kelompok-kelompok ini umumnya punya beberapa bentuk, yaitu kelompok religius militan, kelompok yang main hakim sendiri bersama kekerasan, kelompok muda militan, milisi-milisi yang rawan pakai kekerasan, dan kelompok etnonasionalis rasis/radikal.

Dari berbagai bentuk kelompok tersebut, beberapa contohnya juga disebutkan oleh Beittinger-Lee, seperti Pemuda Pancasila, Ansor, Forum Betawi Rempug (FBR), Banser, HTI, dan lain-lain, juga FPI yang dianggapnya sebagai kelompok yang anti-demokratis.

Kemunculan kelompok-kelompok ini berjalan sebab negara dianggap lemah dan tidak mampu memenuhi fungsi-fungsinya, seperti perlindungan, keadilan, hukuman, dan lain-lain. Misalnya, saat terdapat pelanggaran ethical tertentu, kelompok-kelompok penduduk ini memberikan hukuman bersama tindakan sendiri di luar sistem hukum negara.

Namun, apakah kemunculan kelompok-kelompok ini tidak punya pengaruh?

Nyatanya, kemunculan kelompok-kelompok yang dianggap sering pakai kekerasan dan bertindak di luar hukum ini tidak hanya berjalan di Indonesia. Di Amerika Serikat (AS), kelompok-kelompok mirip juga tumbuh dan tambah berpengaruh.

 

Baca Juga : Menang Dalam Versi Quick Count, Ma’ruf Syukuran Bareng Pendukung Milenial

 

Laporan dari organisasi Civicus pada th. 2018 menyebutkan bahwa kelompok-kelompok sipil yang uncivil jadi bangkit di AS. Hal ini nampak dari kelompok-kelompok penekan yang regresif bersama berbagai obyek intoleran, seperti kelompok-kelompok anti-imigran.

Dampak aksi kelompok berikut pun mampu dicermati dalam tragedi dan kekerasan yang berjalan di Charlottesville, AS pada Agustus 2017. Beberapa bagian kelompok Rise Above Movement – tidak benar satu kelompok neo-Nazi di AS – dan mengaku bersalah sebab sudah memprovokasi terjadinya kekerasan dalam demonstrasi Unite the Right di kota tersebut.

Namun, di luar kelompok-kelompok sayap kanan tersebut, terdapat juga kelompok lawannya yang banyak dibahas di tempat AS, yaitu Antifa (anti-fasis). Kelompok sayap kiri ini dikabarkan juga menyerang polisi dan jurnalis, kendati menyebutkan dirinya memiliki tujuan untuk melawan kelompok-kelompok neo-Nazi.

 

Tindak Lanjut Jokowi. Akan Kah FPI Bubar ?

Kemunculan Antifa yang pakai cara-cara ilegal di AS mampu jadi merupakan respon atas perbedaan ideologinya bersama kelompok supremasi kulit putih dan neo-Nazi. Seperti yang dijelaskan oleh Llewellyn Harrison Rockwell, Jr. dalam bukunya yang berjudul The Left, The Right, plus The State, budaya politik AS memang dipenuhi oleh kontestasi pada keperluan ideologi sayap kanan dan sayap kiri.

Dengan lihat apa yang berjalan di AS bersama kemunculan Antifa, apakah petisi Stop Ijin FPI juga didasari oleh latar belakang yang sama?

Jika kita perhatikan lagi dalam kontestasi politik Indonesia pada Pemilu lalu, isu Pancasila yang disebut tengah terancam oleh gerakan yang mendukung pendirian khilafah adalah tidak benar satu tema politik yang jadi perhatian dalam beberapa pas terakhir.

Seperti di AS, petisi berikut mampu jadi merupakan perwujudan dari kontestasi politik antar-ideologi, yaitu pada kelompok nasionalis-sekuler bersama kelompok Islam tertentu. Adanya kontestasi antar-ideologi ini juga mampu nampak dari deskripsi petisi berikut yang menuduh FPI sebagai kelompok radikal yang mendukung pemanfaatan kekerasan dan mendukung HTI – kelompok yang disebut-sebut dambakan mendirikan khilafah di Indonesia.

Pelengkap Strategi Jokowi?

Kehadiran petisi Stop Ijin FPI ini sudah pasti punya dampak pada kontestasi politik pasca-Pemilu 2019. FPI sendiri merupakan kelompok yang berada di kubu Prabowo Subianto-Sandi dalam pesta demokrasi lalu.

 

Baca Juga : Perang Dagang Antara AS vs Cina Semakin Memanas

 

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mampu saja nantinya terlampau menuruti tuntutan dalam petisi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Tom Power dalam tulisannya yang berjudul Jokowi’s Authoritarian Turn, mantan Wali Kota Solo berikut pakai cara-cara otoriter dalam menanggulangi lawan-lawan politiknya, seperti pembubaran HTI pada th. 2017.

Jika petisi berikut benar dituruti pemerintah nantinya, penghentian izin berikut mampu mendukung posisi aman Jokowi dalam kontestasi politik kali ini. Bisa jadi, penghentian izin yang barangkali saja dilakukan berikut mampu melemahkan barangkali people power yang digembar-gemborkan kubu Prabowo-Sandi.

FPI sebelumnya juga digadang-gadang bakal berpartisipasi aktif dalam isu dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang barangkali mampu berujung pada people power. Ijtima Ulama III yang dapat dukungan oleh tokoh-tokoh FPI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), dan Presidium Alumni (PA) 212, menurut pengamat politik Universitas Padjajaran Muradi, mampu berujung pada penggerakan massa berkenaan isu dugaan kecurangan yang masif dan terstruktur.

Penghentian izin yang mampu saja dilakukan pemerintah ini juga mampu jadi pelengkap dan seiring bersama taktik-taktik Jokowi yang sudah dilakukannya, seperti pertemuannya bersama Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *